Negeri Miskin Nurani

Oleh Akh. Muzakki

Senin kemarin (15/09) mereka harus berdesak-desakan. Merangsek ke depan hingga saling dorong pun harus mereka lakukan. Jumlah mereka mencapai angka 5 ribu orang. Mereka datang dari daerah sekitar Kecamatan Purworejo, Pasuruan. Demi keberuntungan, sejumlah besar di antara mereka harus meninggalkan rumah menuju lokasi sejak setelah subuh. Sebagian lagi rela antre di lokasi sejak pukul 4 dini hari.

Di rumah pengusaha H Syaikon di kawasan RT III, RW IV, Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Pasuruan, mereka berkerumun berebut zakat. Kalau semula diperuntukkan sebagai berkah agama menyangkut distribusi kesejahteraan kepada sesama, zakat dalam pendistribusiannya akhirnya menjadi petaka.

Akibat berebut keberuntungan dalam pembagian zakat, pilu dan duka pun tak terhindarkan. Jatuh pingsan “hanyalah” petaka “kecil” yang terjadi di lokasi. Sebab, tidak kurang dari 21 orang justru dilaporkan meninggal dalam kejadian itu. Sebagian karena kehabisan oksigen. Sebagian lagi karena terinjak sesamanya saat berdesakan berebut zakat.

Berapakah nilai nominal yang mereka perebutkan hingga berujung pada kematian dalam jumlah yang tidak sedikit di antara mereka? Anda jangan membayangkan nilai nominalnya mencapai jutaan. Atau ratusan ribu sekalipun. Mereka hanya memperebutkan besaran uang zakat yang mencapai “sekecil” Rp 40 ribu untuk masing-masing calon penerima.

Saya harus menyebut angka Rp 40 ribu itu “kecil” karena tak sebanding sama sekali dengan praktik culas politik elite negeri ini. Bandingkan kasus berebut zakat di Pasuruan di atas dengan angka skandal anggota perlemen (yang mulia?) dalam bentuk traveler’s cheque yang baru terungkap.

Satu jatah uang zakat yang diterima oleh anggota masyarakat di Pasuruan tersebut 12.500 kali lipat lebih kecil daripada yang diterima oleh salah seorang anggota parlemen yang diduga terlibat dalam skandal dimaksud.

Seperti diberitakan, angka Rp 500 juta adalah besaran uang haram terkecil yang diterima oleh seorang anggota parlemen dari Fraksi PDIP bernama Agus Condro. Uang sebesar itu dia terima dalam bentuk 10 lembar traveler’s cheque, masing-masing sebesar Rp 50 juta. Jika dibandingkan dengan uang zakat yang diterima oleh satu orang dalam kasus Pasuruan di atas, nilainya 12.500 kali lipat lebih banyak.

Padahal, anggota perlemen yang diduga terlibat Korupsi dengan menerima traveler’s cheque di atas bukan satu atau dua orang. Seperti menjadi temuan terbaru Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK), terdapat sekitar 400 lembar cek perjalanan yang mengalir kepada 41 anggota Komisi Perbankan DPR periode 1999-2004. Besarannya pun sangat variatif. Yang diterima oleh Agus Condro terbilang paling kecil jika dibandingkan dengan yang diterima oleh anggota parlemen lainnya (Jawa Pos, 11/09/2008).

Dengan besaran angka yang diduga mengalir ke mayoritas anggota Komisi IX (bidang perbankan) DPR periode 1999-2004 di atas, seorang teman dosen UI ahli matematika, Alhadi Bustamam, pernah membuat penghitungan menarik. Seluruh uang rakyat yang diduga dikorupsi oleh anggota parlemen tersebut sama dengan besaran nominal dana yang dibutuhkan untuk membiayai 300 mahasiswa pascasarjana dari Indonesia untuk studi lanjut di perguruan tinggi ternama di Australia.

Durasinya pun tak tanggung-tanggung. Besaran dana yang diduga dikorupsi oleh anggota parlemen di atas bisa meng-cover kebutuhan 300 mahasiswa Indonesia per tahun selama sekitar 23 tahun lamanya. Coverage beasiswa itu pun cukup besar. Tidak hanya meliputi biaya kuliah, tetapi juga biaya hidup selama studi di Negeri Kanguru itu.

Kalau dihitung-hitung secara lebih detail, kita bisa segera paham bahwa dana haram atas skandal traveler’s cheque di atas telah memusnahkan kesempatan 6.900 anak pintar bangsa untuk menimba ilmu di luar negeri.

Apalagi jika kita bandingkan dengan kesempatan sekolah bagi anak negeri di Indonesia. Tentu, dana yang diduga dikorupsi oleh anggota parlemen di atas tentu sangat besar sekali.

Menusuk Nurani

Skandal besar anggota parlemen yang disebut-sebut terkait dengan pemilihan Miranda Gultom sebagai deputi gubernur senior BI itu sungguh menusuk nurani bangsa ini. Bagaimana tidak teriris rasa keadilan bangsa ini jika di ujung sana terdapat kumpulan rakyat dalam jumlah cukup besar yang harus kehilangan nyawa demi uang Rp 40 ribu. Sebaliknya, wakil mereka di parlemen justru berfoya-foya dengan uang rakyatnya sendiri. Jumlahnya pun tidak terbilang.

Kontras

Adilkah negeri ini jika pemandangan kontras terjadi pada kehidupan rakyat kebanyakan di negeri ini dan kehidupan para elite politiknya? Rakyat dibuat limbung hidupnya oleh impitan ekonomi. Sementara itu, elite politiknya berlimpah kekayaan di atas penderitaan hidup rakyatnya. Apalagi keberlimpahan kekayaan itu dilakukan dengan cara culas nan haram.

Beginilah sebuah negeri jika politik digunakan sebagai ajang untuk mencari kekayaan. Politik, yang perdefinisinya, sejatinya digunakan sebagai alat untuk menciptakan kebaikan bersama tidak pernah mewujud di negeri ini.

Paradoks perpolitikan di negeri ini terjadi karena mereka yang memutuskan maju dalam jagat perpolitikan tidak memiliki basis ekonomi yang mapan. Akibatnya, politik tidak lebih menjadi kendaraan untuk memperkuat basis ekonomi itu.

Pada awal reformasi, kita bisa menyebut bahwa reformasi Indonesia telah disandera oleh para koboi senayan. Kini perkembangan terakhir pun harus membuat dahi kita bersama mengernyit sebagai tanda duka bangsa ini. Kasus dana BLBI di awal krisis eknonomi memang belum kelar. Tetapi, negeri ini harus dipermalukan kembali oleh skandal traveler’s cheque.

Dalam situasi seperti ini, pantas saja jika partisipasi publik dalam Demokrasi bukannya malah meningkat, tapi menurun. Demokrasi telah dibunuh oleh elite politiknya sendiri. Sungguh negeri ini tidak ingin menyaksikan masa depan anak turunnya sendiri dibunuh secara kejam oleh kepandiran dan kebanditan politik elitnya.

Kasus Pasuruan memang bisa menjadi salah satu saksi atas keterpurukan dan kemiskinan negeri ini. Tetapi, skandal traveler’s cheque anggota parlemen telah menjadi sebuah bukti konkret atas miskinnya nurani elite politik bangsa ini.

Penulis: Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya, kandidat PhD di University of Queensland, Australia

Sumber : Jawa Pos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: