Pendidikan Gratis dan Terapi Budaya

Oleh Sunaryo Kartadinata

VISI pendidikan sebagai pemutus mata rantai kemiskinan struktural yang didukung dengan program pendidikan gratis seperti dilontarkan pasangan gubernur dan calon gubernur terpilih Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf pada masa kampanye, bermakna strategis apabila aplikasinya konsisten dan taat kepada prinsip pendidikan sebagai terapi budaya, di samping sebagai proses pengembangan dan diferensiasi.

Diakui, dalam aspek pemerataan dan angka partisipasi, pendidikan di Jawa Barat mengalami peningkatan, namun dalam aspek kualitas dan relevansinya, masih menyisakan banyak persoalan. Jumlah penganggur dan penduduk miskin, langsung atau tidak, dihubungkan dengan ketidakberhasilan dunia pendidikan dalam mengantisipasi perkembangan lapangan kerja dan menyiapkan para lulusannya memasuki dunia kerja atau rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan karena faktor biaya.

Visi yang ditawarkan dinilai strategis dan memiliki nilai jual tinggi karena selama ini pendidikan dinilai belum mampu mengurangi–atau paling tidak menahan laju–pengangguran yang mengakibatkan kemiskinan. Namun, visi ini pun sekaligus merangkum kompleksitas permasalahan pendidikan yang justru turut mewariskan kemiskinan struktural.

Pendidikan yang sejatinya bertujuan menyiapkan peserta didik yang bisa hidup mandiri, bisa terjebak kepada penciptaan ketergantungan manakala para lulusan tidak mampu menciptakan lapangan kerja atau tidak sanggup memenuhi tuntutan dunia kerja karena kompetensi yang dimiliki tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Memang lembaga pendidikan tidak boleh tunduk kepada irama dan perkembangan pasar semata. Namun, gejala mismatch yang memicu laju pengangguran mengisyaratkan adanya sesuatu yang perlu diperbaiki, baik dalam organisasi dan isi program maupun layanan pendidikan.

Gejala ini memunculkan dua wajah paradoks. Pertama, pendidikan persekolahan diposisikan turut menyumbang dan memicu peningkatan angka pengangguran yang berdampak pada kemiskinan. Kedua, sebagian besar anggota masyarakat yang menjalankan usaha mandiri dan rumah tangga adalah lulusan pendidikan dasar dan menengah. Ini berarti bahwa usaha kecil dan menengah yang diklaim sebagai saka guru perekonomian bangsa digerakkan oleh warga masyarakat yang tingkat pendidikan mereka di seputar jenjang pendidikan dasar dan menengah atau bahkan mungkin tidak menamatkan sekolah.

Kondisi ini sangat tidak menguntungkan bagi daya saing bangsa. Jika tidak terkendali, bahkan akan memicu ketergantungan bangsa terhadap luar negeri dan menghebatnya eksploitasi antarelemen masyarakat di dalam negeri. Dalam skala mikroskopis, eksploitasi terjadi dalam bentuk ketergantungan masyarakat desa terhadap struktur perekonomian kota.

Terapi budaya

Visi menjadikan pendidikan sebagai pemutus kemiskinan struktural dan tawaran janji membebaskan biaya pendidikan hingga jenjang sekolah menengah atas (SMA) ibarat kucuran air di tengah gurun tandus. Harapan kian melambung karena janji ini pun masih diimbuhi janji penyediaan pelayanan Kesehatan bagi penduduk miskin dan perbaikan berbagai sarana dan infrastruktur yang dirasakan masih mengalami masalah serius.

Namun, ujiannya terletak pada kesanggupan pemerintah dalam memberikan prioritas bagi anggaran pendidikan sebab sektor lain pun tidak kalah mendesaknya. Selain terus mengupayakan peran serta masyarakat dalam pendidikan, pemerintah baru akan dihadapkan kepada persoalan birokrasi karena setiap dinas, badan, dan kantor pemerintah pasti telah memiliki daftar masalah yang dinilai perlu mendapatkan penanganan dalam tempo secepat-cepatnya.

Kebijakan pendidikan adalah produk politik, yang dalam implementasinya dipengaruhi oleh kebijakan dan kondisi ekonomi. Dalam praktiknya, relasi antara ketiga konsep tadi tidak sederhana. Kebijakan penetapan 20% APBN/APBD untuk bidang pendidikan belum terlaksana karena tidak didukung oleh kemampuan anggaran atau mungkin political will pemerintah masih rendah.

Pengentasan wajib belajar sembilan tahun pun terasa tersendat akibat kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang belum pulih. Namun, pengakuan secara nasional dengan berbagai kebijakan program bantuan, akselerasi wajar dikdas dapat dilakukan. Masihkah ini akan bertahan dalam kondisi APBN/APBD yang cukup rawan?

Membangun pendidikan tidak bisa dilakukan secara parsial. Pendekatan sistemis diperlukan dalam memahami persoalan pendidikan, termasuk di Jawa Barat sehingga solusi yang ditawarkan bersifat komprehensif. Berikut beberapa hal yang perlu dicermati.

Pertama, mungkinkah pendidikan gratis diwujudkan? Pendidikan adalah investasi insani yang memerlukan biaya tinggi. Sekiranya masyarakat akan diringankan atau bahkan dibebaskan dari biaya pendidikan, maka pertanyaannya siapa yang akan menyandang biaya pendidikan. Jawabannya dapat dipastikan pemerintah. Dan jika ini terjadi, akan harus memutar paradigma pembangunan dengan menempatkan pembangunan sumber insani sebagai superprioritas yang diposisikan akan memberikan dampak pada perkembangan ekonomi dan kehidupan demokrasi dan bukan sebaliknya seperti terjadi selama ini.

Salah satu aspek yang memerlukan biaya tinggi dalam pendidikan di Jawa Barat adalah sarana dan fasilitas pendidikan termasuk biaya pemeliharaannya, biaya listrik, dan pendukung lain yang sampai saat ini tidak pernah ada tarif khusus untuk pendidikan.

Fasilitas kerja guru adalah hal yang tak boleh dilupakan, dan pada saat ini, fasilitas kerja guru masih amat rendah. Sulit menuntut guru menunjukkan kinerja bermutu tanpa didukung oleh fasilitas kerja yang memadai. Pembinaan profesional guru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan mutu pendidikan. Program sertifikasi, pendidikan profesi, dan tunjangan profesi guru, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14/2005, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pendidikan secara utuh. Semua ini perlu menjadi bagian dari perhitungan manakala pendidikan gratis akan diwujudkan dan menjadi komitmen pemerintah. Wajar dikdas 9 tahun yang berasas pendidikan untuk semua perlu tetap menjadi komitmen semua pihak.

Karena proses pendidikan membutuhkan biaya mahal, pemerintah perlu mencari terobosan sumber dana. Salah satu terobosan itu adalah peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak. Pajak adalah instrumen pembangunan modern yang demokratis. Upaya ini harus diikuti transparansi dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana. Pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak perlu diberikan sehingga masyarakat wajib pajak merasa nyaman dan memperoleh pelayanan bagus ketika akan memenuhi kewajibannya. Pajak akan memaksa rakyat memberikan kontribusi bagi pembangunan sesuai dengan kemampuan mereka, dan penyediaan layanan kepada seluruh warga masyarakat tanpa kecuali. Pemerintah perlu memberi insentif kepada para wajib pajak yang memberikan perhatian kepada dunia pendidikan.

Bersamaan dengan optimalisasi sektor pajak, administrasi kependudukan pun harus ditata secara lebih rapi. Manajemen kependudukan penting dilakukan demi merancang perencanaan pembangunan pendidikan dan kesehatan. Laju pertumbuhan penduduk menyiratkan kebutuhan penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya, dan perlu dicatat bahwa dinamika kependudukan Jawa Barat memiliki mobilitas tinggi.

Kedua, pendidikan tidak dipersempit maknanya sebagai dunia persekolahan semata, melainkan harus memerhatikan secara saksama jalur pendidikan nonformal. Pola pikir ini dinilai penting karena banyak kecakapan yang sulit dibina di persekolahan, namun terbukti andal ditangani jalur pendidikan di luar persekolahan. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret menghubungkan dunia pendidikan dengan laju perkembangan teknologi, industri dan dunia kerja.

Layanan bimbingan karier dan pemupukan jiwa wirausaha kepada siswa harus dilakukan secara berkelanjutan, dari mulai taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi sehingga siswa secara dini menguasai perilaku karier secara efektif dan kemudian mampu merancang dan melakukan pilihan cermat menyangkut jenis, jalur, dan jenjang pendidikan serta dunia kerja yang akan dipilihnya kelak, dan menavigasi karier dan kehidupannya.

Ketiga, visi pendidikan sebagai pemutus mata rantai kemiskinan struktural terkait asumsi pendidikan sebagai terapi budaya. Hal ini bermakna, untuk memutus kemiskinan struktural diperlukan upaya pendidikan yang mampu mengikis “budaya miskin”, seperti sikap bergantung pada orang lain, berorientasi jangka pendek, bersikap “instan”, dan cepat puas.

Orientasi ini harus digeser ke arah pemupukan sikap dan kebutuhan untuk berprestasi berlandaskan spirit yang diwariskan sebagai nilai-nilai kebudayaan. Terapi budaya ini tidak semata-mata tanggung jawab sekolah, melainkan terlebih menjadi tanggung jawab masyarakat terutama menyangkut penampilan “contoh” perilaku keseharian yang banyak ditampilkan terutama di media elektronik yang sangat sarat dengan budaya instan dan jauh dari nilai-nilai pedagogis dan kebutuhan untuk berprestasi. Perlu ada perubahan mindset masyarakat dalam memaknai proses dan hasil pembelajaran.

Pengenalan terhadap nilai-nilai budaya daerah amat diperlukan sehingga perkembangan masyarakat tidak tercerabut dari akar nilai budayanya. Oleh karena itu, klaim untuk mengangkat kearifan lokal sebagai salah satu energi yang menggerakkan laju pembangunan daerah harus disertai upaya sungguh-sungguh dalam menumbuhkan apresiasi budaya di kalangan siswa dan pendidik. Apresiasi budaya tidak hanya berorientasi produk melainkan harus berorientasi proses, dan di situlah letak esensi peran pendidikan dalam pengembangan dan sekaligus sebagai terapi budaya.

Perlu didorong tumbuhnya kreativitas pendidik dalam memanfaatkan kekayaan budaya daerah dan sumber-sumber lingkungan sekitar sebagai media stimulus pembelajaran. Perlu diciptakan ruang gerak bagi siswa dan pendidik untuk mengeksplorasi nilai-nilai adiluhung yang terkandung dalam kebudayaan Jawa Barat yang ditransformasikan sebagai perilaku efektif dalam kehidupan sehari-hari. Secara keilmuan, hal dimaksud perlu memperoleh kajian khusus dalam kemasan ethnopedagogy, dan Universitas Pendidikan Indonesia menaruh kepedulian dalam permasalahan ini. Pendidikan gratis perlu dirumuskan dalam kerangka kerja utuh pendidikan dan mengangkat fungsi pendidikan sebagai terapi budaya untuk memutus mata rantai kemiskinan struktural.

Penulis, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.

Sumber : Pikiran-Rakyat

2 Responses to “Pendidikan Gratis dan Terapi Budaya”

  1. sistem informasi sekolah terpadu Says:

    Info yang sangat menarik, trim’s. Menurut saya lebih relevan kalo pendidikan murah daripada gratis….

  2. Peduli Pendidikan Indonesia Says:

    Tulisan yang sangat menarik, kritis serta membangun…. trim’s


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: