SANG POLISI: Aparat Penegak Hukum?

Oleh : Hugo Warami *)

Judul Buku        : Sang Polisi: Aparat Penegak Hukum?

Sang Polisi

Penyadur          : Sem Karoba

Penerbit            : Indonesia Cerdas

Dikeluarkan       : Komisi Tinggi HAM, Pusat HAM PBB

ISBN/KTD         : 979-24-9988-1

Cetakan            : Pertama

Tahun               : 2007/2008

SANG POLISI: Aparat  Penegak Hukum? Ini merupakan hasil goresan terbaik dari seorang anak bangsa Pegunungan Tengah Tanah Papua yang lahir dalam kesederhanaan, ditengah kegersangan penegakan hukum dan demokrasi, dan di saat pemberlakuan status DOM. Buku ini memiliki nilai plus dalam deretan Penulis Anak Negeri.  Buku ini merupakan kontribusi global dari pusat HAM PBB dalam program pelatihan kepolisian, dan dirancang untuk menyediakan referensi yang mudah terjangkau dan dibawa bagi polisi yang bertekad untuk melaksanakan tugas sesuai hukum dan manusiawi dalam tugas penting mereka sebagai masyarakat yang demokratis. Buku ini menawarkan ratusan standar solusi yang relevan, ditampilkan dalam bahasa yang sederhana dan secara poin per poin, dan disarikan dari 30 lebih sumber internasional. Buku ini akan menjadi primadona SANG POLISI karena merupakan satu-satunya karya terbaik bangsa yang jeli mengupas soluisi perjalanan penegakan HAM bagi aparat penegak hukum.

PRINSIP UMUM: Standar HAM Internasional buat Aparat Penegak Hukum memuat Hukum HAM internasional yang bersifat mengikat bagi semua Negara dan seluruh agennya termasuk aparat penegak hukum. HAM merupakan subjek yang mutlak bagi hukum internasional, dan diawasi secara internasional. Aparat penegak  hukum  wajib mengetahui dan menerapkan, standar internasional untuk HAM.

ETIKA DAN PERILAKU HUKUM: HAM merupakan martabat yang diwariskan sejak lahir oleh setiap insan  manusia. Aparat penegak hukum harus menghargai dan menaati hukum dalam segala waktu (kapan saja). Aparat penegak hukum harus menunaikan tugas yang dilimpahkan kepadanya oleh hukum dalam segala waktu, dengan melayani komunitas dan dengan melindungi semua orang dari tindakan-tindakan yang ilegal, konsisten dengan derajat tanggungjawab yang tinggi sebagaimana dibutuhkan oleh profesinya. Aparat penegak hukum tidak boleh terlibat dalam tindkan korupsi apapun. Mereka harus dengan tegas menolak dan melawan semua tindakan yang bertentangan dengan korps atau agennya.

KEPOLISIAN DAN DEMOKRASI: Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya setiap orang harus tunduk kepada batasan-batasan sebagaimana ditentukan dalam hukum. Pembatasan dalam pelaksanaan hak dan kebebasan akan berlaku hanya bila dianggap untuk menjaga pengakuan dan penghargaan hak dari orang lain, dan untuk memenuhi syarat moralitas, ketertiban umum dan kesejahteraaan umum dalam masyarakat yang demokratik. Setiap orang berhak mengambil bagian dalam pemerintahan negaranya,  langsung atau melalui perwakilannya yang dipilih secara bebas.

INVESTIGASI POLISI: Dalam hal investigasi, wawancara terhadap para saksi, korban dan tersangka, penyelidik pribadi seseorang, pemeriksa kendaraan dan alat-alat lainnya, dan intersepsi korespondensi dan komunikasi adalah bahwa: a) setiap orang berhak untuk dijamin keamanannya sebagai manusia, b) setiap orang berhak untuk disindangkan secara adil, c) setiap orang harus dianggap tak bersalah sampai dibuktikan bersalah melalui persidangan yang adil, d) tidak seorang pun yang dapat diganggu membabi-buta atas hal-hal pribadinya, keluarganya, rumahnya atau korespondensinya, e) tidak seorang pun diserang tanpa prosedur hukum demi menghargainya atau reputasinya, f) tidak boleh ada tekanan secara fisik atau mental dikenakan kepada tersangka, saksi atau korban dalam usaha mencari informasi, g) penyiksaan dan tindakan lainnya yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat kemanusiaan sama sekali dilarang keras, h) para korban atau saksi harus diperlakukan dengan rasa kemanusiaan dan pertimbangan (atas dasar kemanusaian dan hukum), i) kerahasiaan dan ketelitian dalam menangani informasi yang sensitif harus diterapkan dalam segala waktu, dan j) investigas harus bertujuan untuk mengidentifikasi korban, memulihkan bukti; menemukan para saksi, menemukan penyebab, pola, tempat dan waktu tindakan kriminal, menemukan dan mengetahui, dan selanjutnya menangani para dalangnya.

Bagian selanjutnya mencakup Penangkapan, Penahanan, Penggunaan Kekerasan, Pertanggungjawaban atas Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api, Keadaan yang dapat diijinkan untuk menggunakan Senjata Api, Prosedur Penggunaan Senjata Api, Civil Disorder (Kerusuhan Sosial), Keadaan Darurat, Konflik Bersenjata, Perlindungan atas Remaja (anak di bawah umur), Hak Asasi Kum Perempuan, Perihal Pengungsi, Orang yang tak berbangsa, Para Korban, Komando Polisi dan Manajemen, Community Policing, dan Pelanggaran HAM oleh Polisi. Semoga buku kecil ini membantu semua perangkat penegak hukum dan menjadi bahan pembelajaran bagi masyarakat yang ingin bermain di barah api politik dan hukum. Selamat menjalankan tugas kemanusiaaan, Sang Polisi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: